Senin, 04 November 2019

Jawaban Walikota Depok Tentang Raperda Anggaran Tahun 2020 Dalam Rapat Paripurna.



Walikota Depok KH.Mohammad Idris Dalam Jawaban acara Paripurna


Forumpers.Com - Depok
Rapat Paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang anggaran tahun 2020, dan jawaban Walikota Depok, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Depok, 4 November 2019.

Hadir diacara ini Walikota Depok KH.Mohammad Idris. Wakil Walikota Depok H.Pradi Supriatna, Sekda drg.Hardiono, Unsur Forkopimda, Para Assiten dan Staf Ahli, Ketua KPU Kota Depok Nana Sobharna, Kepala Kantor Kemenag Kota Depok, Kepala BNN Kota Depok, Perwakilan BJB, Para Kepala OPD,

Dalam jawabannya Walikota Depok KH.Mohammad Idris menyampaikan " Setelah kami menyimak dan mengikuti serta membelajari secara seksama pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Depok, perkenankan kami memberikan jawaban maupun tanggapan secara umum adalah sebagai berikut :

1 .Terkait pandangan umum fraksi yang menyoroti tentang pendapatan, dapat kami sampaikan, bahwa kami akan terus menerus mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangam Daerah, penggalian potensi pendapatan asli Daerah, kedisipilnan wajib pajak dal hal pembayaran dan pelaporan dan kualitas SDM dalam pengelolaan pendapatan.

Selain pencapaian target, kami akan terus menggali sumber-sumber PAD yang potensial, diantaranya penyesuaian beberapa tarif atau dasar perhitungan pajak.diantaranya pajak parkir, pajak air tanah.

2 .Terkait dengan kebijakan belanja untuk sumber daya manusia akan menjadi perhatian kita bersama, pada tahun 2020 fokus pada perkembangan SDM, sebahagian penganggaran dana melalui Kelurahan dan atau Kecamatan, dengan kegiatan masyarakat bersifat tehnis, diharapkan potensinya dapat lebih sesuai dengan sumber daya manusia diwilayahnya masing-masing.

3 .Terkait pengelolaan Pendidiikan  Keagamaan, Pemkot Depok
Selama ini telah memberikan perhatian dan bantuan guna meningkatkan kualitas dan kemajuan pendidikan keagamaan di Kota Depok, pada RAPBD tahun anggaran 2020 telah dialokasikan anggaran sejumlah Rp25, 883 miliar dalam bentuk hibah, bantuan untuk operasional sekolah.

4 .Terkait akan  pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, pada prinsipnya kami mengikuti arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menginstruksikan, bahwa agar dipastikan dalam pengeluaran APBD diantaranya pemberian bantuan sosial tidak disalah gunakan, sehingga tidak menimbulkan masalah.

5 .Terhadap dalam pengelolaan pembiayaan Daerah dapat kami sampaikan, bahwa hingga saat ini layanan PDAM sudah mencapai 83.880  sambungan rumah atau setara dengan cakupan layanan 420 ribu penduduk, kebijakan penyertaan modal  pada PDAM dalam rangka penguatan struktur permodalan, sebagaimana yang diamanatkan pada Perda Kota Depok Nomor 3 tahun 2016 tentang penambahan penyertaan modal Pemkot Depok kepada PDAM Tirta Asasta, dan telah diubah menjadi Perda  Nomor 18 tahun 2017.

6 .Terkait masalah kemacetan dan banjir merupakan permasalahan yang perlu kerjasama terintegrasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah lainnya termasuk dengan Pemerintah DKI Jakarta, beberapa hal yang dikerjasamakan antara lain penataan dan normalisasi setu, pembangunan jalan wilayah infrastruktur perbatasan, dan penyediaan sarana transportasi terintegrasi, selain itu bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat tahun 2020 difokuskan untuk pembangunan Under Pass jalan Dewi Sartika.

7. Terkait laju kenaikan pertumbuhan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok , Pemerintah berusaha terus menerus meningkatkan IPM terutama disektor pendidikan dengan meningkatkan bantuan operasional untuk setiap tahunnya, disamping itu Pemerintah melakukan kajian kontribusi daya beli terhadap penguatan IPM pada tahun 2019 , demikian pula halnya pada tahun 2020." Papar Idris.

" Kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD  yang memberikan pandangan dan saran pada Raperda tentang APBD tahun 2020 melalui pandangan umum fraksi-fraksi , ini akan menjadi masukan yang sangat berharga, untuk selanjutnya akan diformulasikan dalam pembahasan Raperda APBD tahun 2020, kami harapkan para OPD agar mempersiapkan dokumen dalam pembahasan nantinya."Pungkas Idris (peci merah)
,

HUMAS POLRI

HUMAS POLRI
Alamat: Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 Telepon: (021) 7398025 Provinsi: Jakarta

Berita terkini

Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Paripurna RSUD Kota Depok.

Foto Bersama Walikota Depok KH. Mohammad Idris Forumpers.Com -.Depok. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok mendapatkan pengharga...